Bahas Isu Papua dengan Senat Australia, DFAT: Situasi di Sana Kompleks

Liputan6.com, Canberra - Pemerintah Australia menyatakan telah menyampaikan pandangannya agar Pemerintah Indonesia membolehkan masuknya komisioner HAM PBB ke Papua untuk mendapatkan gambaran situasi yang terjadi di lapangan. Bahkan dalam pertemuan PM Scott Morrison dengan Presiden Jokowi di Jakarta, isu Papua juga turut disinggung.

Hal ini terungkap pada Kamis (24/10/2019) lalu ketika Senator Mehreen Faruqi mengangkat isu Papua dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran Kementerian Luar Negeri Australia (DFAT).

Rapat yang disiarkan langsung melalui TV Parlemen Australia dihadiri Menlu Marise Payne dan jajaran DFAT, termasuk Julie Heckscher dari Divisi Asia Tenggara.

"Apa pandangan Pemerintah Australia terhadap situasi terbaru kerusuhan yang terjadi di Papua," tanya Senator Faruqi dari Partai Hijau.

Atas pertanyaan tersebut, Menlu Marise Payne mempersilahkan Julie Heckscher untuk menjawabnya.

"Situasi di propinsi-propinsi Papua jelas sangat kompleks," ujar Heckscher yang kemudian memaparkan situasi secara kronologis sejak adanya serangan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus lalu, demikian seperti dikutip dari ABC Indonesia, Rabu (30/10/2019).

"Namun pada awal September bisa dikatakan situasi mulai tenang, hingga pada 20 September terjadi lagi aksi protes massal di sebagian wilayah Papua, dan pada 23 September berubah menjadi penuh kekerasan," jelasnya.

Dia mengatakan informasi yang diperoleh Pemerintah Australia melalui Kedubes di Jakarta hingga awal Oktober menyebutkan jumlah korban tewas mencapai 37 orang, terdiri atas warga non-Papua dan Papua.

"Dan di tempat seperti Wamena tampaknya korban tewas itu umumnya warga non-Papua," jelas Heckscher.

Senator Faruqi yang dapilnya berasal dari New South Wales ini kemudian bertanya, langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan Pemerintah Australia terkait situasi tersebut, serta disampaikan pada level apa.

Menlu Marise Payne menimpali bahwa PM Scott Morrison telah berbicara langsung dengan Presiden Jokowi mengenai isu Papua dalam pertemuan mereka di sela-sela pelantikan Presiden RI pada 20 Oktober.

"Apakah Australia meminta Indonesia untuk membolehkan Komisioner HAM PBB berkunjung ke Papua?" tanya Senator Faruqi.

"Jawabannya ya... Secara konsisten kami mendorong Pemerintah RI untuk membolehkan, bukan saja Komisioner HAM PBB tapi juga pihak lainnya karena hal itu merupakan cara yang baik untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan," papar Heckscher.

"Apakah Pemerintah akan meminta akses bagi para diplomat Australia untuk berkunjung ke Papua?" tanya Senator Faruqi lagi.

"Senator, kami telah meminta akses," jawab Heckscher seraya menambahkan, hubungan Australia-Indonesia agak berbeda dengan hubungan Indonesia dengan negara-negara lainnya, karena jauh lebih kuat dan begitu banyak kerjasama yang sedang berjalan di berbagai bidang.

"Barangkali kita satu-satunya Kedubes yang secara berkala mengunjungi Papua sebelumnya, bukan saja karena kita mengerjakan proyek-proyek pembangunan di sana," katanya.

Namun Heckscher mengakui beberapa waktu terakhir pihak Australia tidak bisa masuk lagi ke Papua sehingga telah meminta agar diberikan akses kembali, begitu situasinya memungkinkan.

Bantuan Australia untuk Polri

Senator Mehreen Faruqi dalam kesempatan itu juga menanyakan mengenai bantuan Pemerintah Australia kepada Kepolisian RI (Polri) dalam skema Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tahap II.

"DFAT memberikan sekitar 8,4 juta dolar di bawah skema AIPJ tahap II, dan mungkin ada juga bantuan secara langsung antara Kepolisian Federal (AFP) dengan Polri," jelas Julie Heckscher.

"Dalam skema ini, apakah Australia memberikan pelatihan kepada peserta (Polri) agar tidak melakukan pelanggaran HAM?" tanya Senator Faruqi.

Heckscher membenarkan hal itu dan menyebutkan bahwa program utama dari kemitraan dengan Polri adalah pengembangan kapasitas dan program kepolisian modern, penanganan terorisme serta pelatihan HAM.

Mengenai adanya tuduhan Polri dan TNI mengorganisir milisi sipil di Papua, Senator Faruqi mempertanyakan apakah Pemerintah Australia akan menghentikan bantuannya kepada Polri.

Atas pertanyaan ini, Menlu Marise Payne menjawab bahwa pihaknya tidak akan menghentikan bantuan.

"Mengapa tidak?" tukas Senator Faruqi.

"Sebab ini merupakan perjanjian yang sangat penting antara Australia dan Indonesia," kata Menlu Payne seraya menambahkan, laporan mengenai tuduhan tersebut tidak terverifikasi.

"Kami juga telah meminta penjelasan dari Kapolri apakah kejadian-kejadian yang Anda bahas bersama Heckscher itu akan diselidiki terkait cara-cara penanganan yang dilakukan aparat polisi dengan bekerjasama Komnas HAM," jelasnya.

Simak video pilihan berikut:

Share this post