Top 3: Sri Mulyani Ngebet RUU APBN 2021 Segera Disahkan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin RUU APBN 2021 segera disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan begitu, pemerintah bisa fokus menghadapi tantangan perekonomian di 2020.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 berada di titik 5,0 persen. Angka ini mengalami perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang ditetapkan 4,5 persen sampai 5,5 persen.

Artikel mengenai Sri Mulyani ingin RUU APBN 2021 segera disahkan ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu (12/9/2020):

1. Sri Mulyani Ingin RUU APBN 2021 Segera Disahkan, Ini Alasannya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ingin RUU APBN 2021 segera disahkan menjadi Undang-Undang. Dengan begitu, pemerintah bisa fokus menghadapi tantangan perekonomian di 2020.

"Kami harap dalam dua minggu ke depan bisa selesaikan (APBN) 2021 jadi bisa siapkan 2020 yang masih sangat menantang," kata dia di ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 berada di titik 5,0 persen. Angka ini mengalami perubahan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang ditetapkan 4,5 persen sampai 5,5 persen.

Simak berita selengkapnya di sini

 

2. BRI: UMKM Sudah Punya Bekal Pengalaman Hadapi PSBB Jakarta

Direktur Bisnis Mikro BRI, Supari saat konferensi pers secara virtual dikantor BRI, Jakarta, Jumat (11/9/2020). Konferensi pers tersebut mengagendakan Rangkaian acara Pesta Rakyat Simpedes BRI 2020 yang tahun ini digelar secara Virtual untuk pertama kalinya. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Supari mengatakan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di DKI Jakarta mulai 14 September 2020 tidak akan banyak mengganggu bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut dia, pelaku UMKM sudah memiliki cukup bekal menghadapi PSBB tahap II tersebut, lantaran sudah pernah merasakannya di periode awal wabah pandemi Covid-19.

"Saya ini barangkali tiap hari pergi ke pasar. Kok rasanya pelalu UMKM optimistis terus. Mereka tangguh meski ada masa-masa sulit. Saya yakin mereka sudah dapat pembelajaran cukup di April-Mei," kata Supari.

Simak berita selengkapnya di sini

 

3. Pencairan Anggaran PEN Sudah Capai Rp 237 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk untuk menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 7 September 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah semakin besar. Sampai saat ini, pencairannya mencapai Rp 237 triliun. Itu artinya sudah mencapai 34,09 persen dari total pagu yang dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun dalam APBN 2020.

"Secara total pagu naik 30,9 persen yang di semester I Rp 124,62 triliun per tanggal 2 (September) kemarin sudah Rp 237 triliun," kata Airlangga dalam video conference di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Jika dirincikan, pencairan anggaran PEN untuk sektor kesehatan mencapai Rp 27,65 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp 87,5 triliun. Untuk perlindungan sosial, anggaran sudah terealisasi Rp 128,05 triliun atau 62,8 persen dari pagu sebesar Rp 203,91 triliun.

Simak berita selengkapnya di sini

Share this post